Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

pemerintah. Selain itu aparat pemerintahan sipil bahkan mendukung
pengembangan program Binter yang ditujukan untuk mengatasi
kesulitan masyarakat dengan membuka jaring kerjasama dengan
fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan dengan unsur Satkowil
dengan membina hubungan baik melalui saling berbagi informasi
dan pengetahuan yang membangun.

b. Meningkatnya keterpaduan konsepsi Pembinaan
Teritorial (Binter) dengan pembangunan nasional dan daerah.

Meningkatnya keterpaduan konsepsi Binter dengan
pembangunan nasional ditandai dengan adanya sinkronisasi
pembangunan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana di daerah
dengan berdasarkan kepentingan pertahanan. Dengan demikian
program Binter yang tertuang dalam Sisrendal Binter telah
disinergikan dengan program Pembangunan Nasional (Bangnas) di
daerah, dengan pelibatan Aparat Kowil dari awal dalam proses
perencanaan pembangunan di daerah. Indikator lainnya adalah
adanya pemahaman bahwa pembangunan nasional (Bangnas) dan
pembangunan di daerah merupakan satu mata rantai keterkaitan
yang bersinergi dengan kepentingan pertahanan negara melalui
Binter. Dalam hal ini Satkowil sebagai pelaksana Pembinaan
Teritorial merupakan institusi vertikal yang berkepentingan dalam
program Pembangunan Nasional di daerah. Pendekatan
pembangunan yang selama ini dipedomani, yakni dengan
pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, merupakan
kombinasi yang baik antara kepentingan kesejahteraan dan
kepentingan Hankam. Untuk mendukung hal ini maka perlu
dipertimbangkan adanya kebijakan yang mengikat dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah agar melibatkan Institusi TNI
dalam Pembangunan Nasional (Bangnas) dengan dikeluarkannya
payung hukum sebagai landasan operasional yang dapat
menghubungkan penyelenggaraan Binter dengan program
pembangunan nasional dan Pembangunan di Daerah.