Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

84

11) BKKBN bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) perlu mengembangkan program KB Perusahaan untuk
meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku para karyawan dan
karyawati tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di
setiap perusahaan.
12) BKKBN bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) untuk meningkatkan sosialisasi “fatwa” MUI tentang hukum
mubah bagi pelayanan KB Vasektomi dan Tubektomi. Hal ini
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemahaman sebagian
masyarakat tentang kontrasepsi jangka panjang khususnya
vasektomi dan tubektomi.
13) BKKBN bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI),
Ikatan Bidan Indonesia (1BI) menghidupkan kembali KB Mandiri
yang diarahkan bagi keluarga menengah atas dengan biaya mandiri.
14) BKKBN perlu meninjau ulang kebijakan pelayanan
kontrasepsi gratis yang hanya diperuntukkan bagi provinsi Aceh,
NTT, NTB, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Ke depan perlu
diperluas cakupan wilayah yang memiliki remote area yang sulit
dan memiliki daerah perbatasan yang sulit dijangkau oleh alat
transportasi dan tidak memiliki akses ke pusat pelayanan KB-Kes.
15) Kemenakertrans bekerjasama dengan BKKBN dan
Pemerinrah Daerah meningkatkan program transmigrasi agar
persebaran penduduk lebih merata di seluruh wilayah tanah air. Agar
program ini lebih berhasil, perlu fasilitas pembangunan yang
memadai terutama infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan, dan
fasilitas ekonomi.

Dengan kelima belas upaya tersebut, diharapkan akselarasi
penurunan angka fertilitas total dari 2,32 anak per wanita dapat
diturunkan menjadi 1,86 anak per wanita dan laju pertumbuhan
penduduk dapat diturunkan dari 1,49 persen menjadi 1,1 persen per
tahun pada tahun 2020 diharapkan dapat terwujud guna
mengoptimalkan pemanfaatan peluang bonus demografi dalam
rangka kemandirian bangsa.