Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

82

meningkatkan jumlah peserta KB baru yang saat ini masih 57% dari
seluruh PUS dengan memberikan hak-hak peserta KB untuk
memperoleh informasi yang jujur, jelas, dan terbuka untuk setiap
alat kontrasepsi dengan kelebihan, kekurangan, kontra indikasi dari
setiap alat kontrasepsi.
5) BKKBN dan Kementerian Kesehatan, Lembaga dan
Organisasi Swadaya Masyarakat yang memiliki sarana pelayanan
kesehatan meningkatkan informed consent untuk meningkatkan
jumlah peserta KB MKJP. Dalam proses konseling dan pelayanan,
keputusan dalam memilih dan mengunakan jenis alat kontrasepsi
harus dibuat oleh peserta KB. Tugas Petugas KB dan tenaga medis
hanya memberikan penjelasan secara terbuka tentang kelebihan,
kekurangan, kontra-indikasi dari setiap kontrasepsi;
6) BKKBN bekerjasama dengan Pemerimtah Daerah dalam hal
ini Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Peremuan dan KB
(BPP-KB) di Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan
jangkauan pelayanan KB di daerah Galciltas secara intensif dan
berkelanjutan guna menurunkan unmet need yang saat ini masih
9,1 persen menjadi 6 persen. Masih tingginya angka unmet need
harus menjadi prioritas utama BKKBN agar masyarakat yang ingin
ber-KB tidak terkendala oleh kekurangan alat kontrasepsi, ketiadaan
Petugas Medis, sulitnya aksesibilitas terhadap pusat pelayanan
kesehatan, kehawatiran masyarakat atas rumor yang mengakibatkan
keengganan untuk menggunakan alat kontrasepsi dan sebagainya.
7) BKKBN bekeijasama dengan lembaga professional social
marketing perlu makin meningkatkan intensitas dan frekuensi
promosi, sosialisasi dan edukasi pesan KB melalui berbagai media
massa, media luar ruang, komunikasi kelompok dan interpersonal
kepada masyarakat luas dengan segmentasi sasaran makin fokus dan
terarah. Pesan KB hendaknya harus makin lebih didasarkan atas
kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pesan
KB yang disampaikan akan sesuai dengan keinginan khalayak
sasaran. Dengan mengemas pesan berdasarkan analisis khalayak,