Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

40

1) Ketersediaan gedung perkantoran masih sangat terbatas
seperti masih tergabungnya kantor BKKBD didalam gedung
perkantoran dinas pemberdayaan perempuan, dan/atau dinas
disdukcapil pada pemerintah daerah kabupaten/kota

2) Di daerah-daerah kekurangan Rumah Sakit, Puskesmas,
Poliklinik KB dan Posyandu beserta peralatan pendukungnya
seperti alat kontrasepsi.

3) Sarana transportasi dan komunikasi untuk mendukung
terselenggaranya sosialisasi program KB di daerah-daerah masih
kurang memadai.

4) Anggaran untuk program KB sebagai sarana pengendalian
kuantitas penduduk di daerah-daerah masih mengandalkan APBN.

d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengendalian
kuantitas penduduk, ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Kesadaran masyarakat pada pasangan usia subur (PUS)
dalam menggunakan kontrasepsi masih rendah, karena dari 97
persen masyarakat yang mengetahui program KB hanya 57
persen saja yang aktif dalam program KB.

2) Kurangnya kelompok-kelompok masyarakat yang bergiat
pada program KB dan partisipasinya dalam memberikan
kesadaran akan pentingnya program KB

3) Kurangnya keterlibatan pengusaha dalam pengendalian
kuantitas penduduk seperti belum memadainya pelayanan
program KB di poliklinik perusahaan-perusahaan.

4) Kurangnya kajian-kajian pada pusat studi kependudukan
yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk
mengoptimalkan pengendalian kuantitas penduduk di Indonesia.