Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

43

akan menimbulkan persepsi paradoks dengan kelompok lain yang secara
politik merasa dirugikan, karena tidak mendapat kesempatan untuk eksis
dan tidak sejalan dengan konsep etika politik. Sebab filsafat merupakan
upaya rasional untuk memahami struktur dasar pengalaman dan realitas
politik.11

f. Ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi
yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik diharapkan
pembangunan nasional akan berhasil, sekaligus akan mendorong
terciptanya ketahanan nasional yang kuat. Meskipun sudah mengalami
kemajuan cukup siginifikan, namun belum dapat menyerap tenaga kerja
baru dan mengurangi angka pengangguran. Para investor masih ragu-ragu
dan menunggu karena banyaknya permasalahan dalam negeri, seperti
situasi perburuhan atau pekerja yang sering unjuk rasa, kualitas tenaga
kerja dan etos kerjanya yang masih rendah. Oleh sebab itu, diperlukan
kebijakan kepemimpinan nasional, baik peran serta kelembagaan negara
maupun swasta yang dapat bersinergi guna menggerakkan masyarakat
untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, berdasarkan nilai-nilai
Pancasila.

g. Sosial Budaya.

Dalam tatanan kehidupan suatu negara, nilai sosio-kultural
merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan,
sebab sosial budaya adalah identitas suatu komunitas bangsa. Nilai-nilai
budaya harus dipelihara dan dikembangkan melalui proses internalisasi
dan enkulturasi makro dan massif, oleh Djoko Suyanto menyebutnya
sebagai revitalisasi budaya nasional.12 Dalam perspketif budaya, sejatinya
implementasi tatanan fungsi kelembagaan negara bagi kepemimpinan
nasional, senantiasa menggambarkan nilai-nilai budaya bangsa.

11 Haryatmokok. 2014. Etika Politik & Kekuasaan. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta, h. 9-11
12 Suyanto, Djoko. 2014. Menggagas Indonesia Masa Depan. Tebet Center 66 bekerjasama
dengan Komodo Books. Jakarta., h. 45