Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

14. Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan

Berdadarkan uraian di atas dapat dikemukakan pokok-pokok
persoalan implementasi tatanan dan pengorganisasian fungsi lembaga
pemerintahan negara sebgai berikut:
a. Tidak Optimalnya Fungsi Presiden sebagai Kepala Negara dan

Kepala Pemerintahan dalam Menjalankan Tugasnya.
Presiden sebagai salah satu organ negara dan unsur lembaga
pemerintahan negara, sangat ironis dalam sebuah negara yang menganut
sistem pemerintahan Presidensil apabila memiliki fungsi yang besar, tetapi
tidak optimal. Dalam hal ini dapat diukur melalui sejumlah tugas dan
wewenang Presiden yang tidak optimal, seperti pengangkatan Panglima
TNI, pengangkatan Kepala Polisi Rl, pengangkatan Duta Besar.
Semuanya harus mendapat persetujuan atau pertimbangan oleh DPR.
b. Lemahnya Kewenangan MPR sebagai Lembaga Negara.
MPR sejatinya diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negera dan
memiliki kewenangan mengontrol dan mengoordinasi lembaga-lembaga
negara lainnya. Hal ini mengakibatkan dilakukannya reposisi MPR sebagai
lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga negara sama atau sederajat
dengan Presiden, DPR, DPD, dan B P K , padahal sistem pemerintahan kita
membutuhkan lembaga Tertinggi Negara. Hal ni juga menyebabkan fungsi
MPR semakin tidak optimal.
c. Terlalu Dominannya Fungsi DPR dalam Tata kelola
Pemerintahan Negara.
DPR sebagai refresentasi dari partai politik apabila terlalu dominan
dalam banyak hal, dapat mengakibatkan seluruh kebijakan negara akan
lebih berorientasi kepada kepentingan politk, menjadi parsial dan sektoral,
kepentingan rakyat atau kepentingan negara bukan menjadi prioritas. Hal
ini dibuktikan dengan sejumlah kewenangan Presiden tidak dapat
diputuskan tanpa persetujuan dari DPR, kalau hal bersifat prinsip bagi
negara tidak masalah, tetapi kalau sifatnya teknik pemerintahan tidak
harus menjadi kewenangan DPR.