Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

92

stakeholder lokal baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga
timbul partisipasi aktif dari masyarakat dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat.
Dalam mendukung hal tersebut sementara UP-4B dapat diteruskan pada
pemerintahan Baru, dengan memodipikasi kewenangan UP-4B sebagai koordinasi
dalam perencanaan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan di Papua dan Papua Barat, serta melakukan pengawasan atas
kegiatan dan pembangunan dimksud.

h. Kemenlu melakukan multi track diplomasi dan bersama dengan Pemerintah
Provinsi Papua dan Papua Barat perlu melakukan road show ke luar negeri,
khususnya ke negara-negara yang memberi dukungan kepada kelompok separatis
serta menunjuk special envoy ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk
mensosialisasikan kemajuan pembangunan yang telah dicapai serta penjelasan
tentang kondisi aktual di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Seyogyanya pada pemerintahan Baru diangkat konsul keliling Papua dan Papua
Barat untuk melakukan dan mengkoordinasikan multi track diplomasi ke negara-
negara yang mendukung Papua dalam meredakan keinginan sebagian kecil orang
Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.

Demikianlah tulisan tentang Revitalisasi Otonomi Khusus Papua guna Penyelesaian
Konflik Papua Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang
terkait guna mencari solusi terbaik tentang penyelesaian konflik Papua secara
komprehensif, damai, adil, demokratis dan bermartabat agar Papua tetap menjadi bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga integritas dan kedaulatan wilayah
Indonesia tetap utuh sepanjang masa. Tulisan ini masih banyak kekurangannya dan perlu
penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu koreksi, saran dan masukan sangat
diharapkan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2014

Penulis