Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

public yang diberikan tidak berkualitas , tidak professional , dan
menghambat sinergitas antara pemerintah , dunia usaha dan
masyarakat . Kondisi yang sedemikian tidak tertib akan
memberikan peluang tumbuhnya sikap yang tidak disiplin ,
melanggar etika , prosedur dan melanggar hukum dilingkungan
pemimpin maupun pengikutnya yang mengarah kepada tindak
pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga upaya
untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari praktek Korupsi
, kolusi dan Nepotisme (clean government) akan sulit untuk
diwujudkan .

b. Implikasi good governance dan clean government terhadap
pembangunan nasional.

Dalam situasi tata kelola pemerintahan yang tidak baik'
yang tidak memenuhi prinsip prinsip good governance
mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan
efisien akan mendorong tumbuhnya praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme sehingga pemerintahan tidak bersih . Apabila
pemerintahan tidak dapat dikelola dengan baik dan pemerintahan
tidak bersih dari korupsi , kolusi dan nepotisme maka akan
sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan nasional yang
kurang ulet dan kurang tangguh dalam menghadapi segala
bentuk tantangan j ancaman, hambatan dan gangguan baik dari
luar maupun dari dalam dan apa bila kondisi tersebut dibiarkan
akan dapat merusak sendi sendi kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bemegara serta dapat menurunkan kredibilitas
pemerintah dimata rakyat dan kredibilitas Negara di mata dunia
internasional yang pada akhirnya akan berimplikasi menghambat
kelancaran pencapaian program pelaksanaan pembangunan
nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional.