Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan
sosial. Perpaduan nilai-nilai dasar tersebut telah mampu mewadahi kebhinekaan
aspirasi bangsa Indonesia seluruhnya.

8. P eraturan P erund a n g -u n d a n g a n

Bertitik tolak dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber
hukum, mengandung cita-cita dan hukum, maka UUD 1945 merupakan
keputusan politik nasional yang dituangkan ke dalam norma-norma
konstitusional dalam rangka menentukan sistem negara dan pemerintahan
negara dengan bentuk-bentuk secara spesifik. Dengan demikian seluruh
kehidupan bangsa dan negara pada dasarnya tercakup dalam lingkungan
pengaturan yang tertuang melalui pranata-pranata yang disusun dalam bentuk
perundang-undangan berdasarkan norma-norma konstitusional tersebut.

Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan, dalam arti bahwa
penyelenggaraannya didasarkan atas dasar kekuasaan semata-mata, sehingga
membawa sistem dan pola kehidupan politik yang totaliter, melainkan adalah
negara hukum, dimana kekuasaan dibenarkan dan diatur penyelenggaraannya
menurut hukum yang berlaku. Adapun hukum sebagai panutan sosial disusun
bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, tetapi untuk kepentingan
seluruh rakyat dan bangsa, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan
sebenar-benarnya, yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh masyarakat.

Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan pemerintah tidak bersifat
absolute atau tidak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dilakukan
penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dituangkan lebih lanjut ke dalam
kelembagaan tinggi negara dan tata kelembagaan negara. Dengan demikian
sistem negara bersifat demokrasi, yang tercermin dalam proses pengambilan
keputusan, yang bersumber dan mengacu kepada kepentingan serta aspirasi
rakyat.

14