Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

17

memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen
pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Tema yang
diusung RKP Tahun 2013 adalah Memperkuat Perekonomian Domestik
bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dengan
sejumlah isu strategis, seperti (a).Peningkatan Daya Saing,
(b).Peningkatan Daya Tahan Perekonomian Domestik, (c).Peningkatan
dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dan (d).Pemantapan Stabilitas
Sosial dan Politik.

9. Landasan Teori.

a. Teori Pengelolaan Perbatasan

Stephen B. Jones dalam Sutisna merumuskan teori berkaitan

dengan pengelolaan perbatasan yang membagi ruang lingkup

pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu alokasi (allocation),

delimitasi (delimitation), demarkasi (demarcation), dan administrasi

(administration). Dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik

menurut theory of boundary making, kegiatan

Administration/management pembangunan perbatasan dapat

dilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi. Hal ini didasarkan

pada pertimbangan, bahwa dalam kenyataannya seringkali dihadapi

kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek

ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga seringkali dilakukan

secara segmentasi, dan kegiatan administrasi/managemen berjalan

beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan. Dalam

lingkup administrasi dan manajemen pembangunan inilah, volume

pekeijaan dalam menangani perbatasan adalah yang paling besar,

karena melibatkan multi sektor dan diperlukan perencanaan secara

terintegrasi. Hampir seluruh aspek pembangunan dari aspek politik,

ekonomi, sosial, budaya, "hukum, infrastruktur, lingkungan hidup,

pertahanan dan keamanan akan ada di tahapan ini.