Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

40

kurang percaya. Hanya 42,6 persen yang masih percaya, 53,9 persen mengaku
tidak percaya, seperti yang dipaparkan oleh Gema Nusantara, Peneliti Utama LSN.
Ia menambahkan bahwa partai politik tidak dipercaya masyarakat dikarenakan para
anggotanya yang duduk di parlemen banyak yang terlibat korupsi dan partai politik
dianggap kurang peduli terhadap permasalahan rakyat/masyarakat sebagai
konstituen.

Secara kasat mata yang diberitakan oleh media terutama televisi
menegaskan keterlibatan anggota partai politik baik yang duduk di parlemen
(legislatif) dan pemerintahan (eksekutif) yang duduk sebagai menteri dan yang
setara dengan kementerian, kepala daerah (provinsi,kabupaten/ kota) dan anggota
biasa sampai pengurus elit partai politik bahkan sampai Ketua Umum partai politik.
Realitas ini menambah daftar kekesalan masyarakat, orang-orang yang seharusnya
mempeijuangkan dan memfasilitasi aspirasi dan kepentingan rakyat malah sibuk
dengan mengumpul harta dan mempertahankan kekuasaan politiknya dan sibuk
dengan persolan internal partai politik sendiri berakibat pada dilupakannya pemberi
mandat. Tidak beijalannya sistem di partai politik juga mempengaruhi prilaku para
elit politik, sehingga mereka menganggap rakyat bisa dibeli dalam moment-
moment politik, terutama siklus lima tahunan sekali sebagai ajang aktualisasi
demokrasi yakni pesta pemilihan umum legislatif pusat hingga daerah, senator, dan
pemilihan presiden & wakil presiden serta kepala daerah provinsi, kota /kabupaten.

Partai politik yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pengembangan
demokrasi pancasila sebagai ciri khas demokrasi Indonesia dan yang
membedakannya dengan demokrasi Eropa hanya menjadi retorika dan jargon
belaka. Demokrasi Pancasila yang mencirikan adanya nilai-nilai Ketuhanan dalam
setiap kehidupan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sebagai anugrah yang
Maha Kuasa, mengedepankan kesatuan dan/atau persatuan, rakyat menyerahkan
kekuasan/kedaulatanya dengan perwakilan pada partai politik untuk
mempeijuangkan aspirasinya melalui musyawarah untuk kemupakatan demi
mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial hanyalah menggema disetiap moment-
moment politik yang formal. Praktek demokrasi sangat bertolak belakang dengan

sam pling). D ilakukan dengan w aw ancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Responden
terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Hasil survei dilengkapi juga dengan riset kualitatif
berupa media analisis dari sejumlah surat kabar nasional dan daerah. Survei dilakukan pada tanggal
1 sampai 30 M ei 2013 di 33 provinsi, populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia yang
m inim al telah berusia 17 tahun.