Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

ideologi bangsa yang sah yakni Pancasila, demokrasi yang riil terlihat dan
dipraktekkan saat ini adalah demokrasi liberal yang berideologikan individualisme
dan berakar pada kapitalisme serta beranak konsumerisme dan hedonisme yang
melahirkan para koruptor-koruptor yang berlindung dibalik jabatan publik yang
diantaranya berasal dari partai politik.

a. Peran sebagai sarana komunikasi politik
Peran partai politik sebagai wahana penyerap, penghimpun, dan penyalur

aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
Dengan adanya perubahan sistem politik dari sistem otoriter Soeharto ke masa
transisi demokrasi ‘pancasila’, bisa kita lihat secara sederhana dengan adanya
peningkatan jumlah partai politik. Namun ironis, hal ini tidak mengubah kondisi
riil rakyat bawah.Bisa dikatakan partai politik telah gagal memenuhi kewajibannya
untuk menyerap dan /wengagregasi(mengkomunikasikan) kepentingan masyarakat.

Hal demikian ini menandakan kita berada dalam situasidemokrasi yang
defisit (democratic fife//c/Y).Menurut Schugurensky (2004), defisit demokrasi
tumbuh sejak kepercayaan publik terhadap politisi dan institusi politik menurun,
banyak partai dan wakil rakyat {representative in democracy system) yang
kehilangan hubungan dengan yang diwakili {represent). Representasi pada
akhimya menjadi persoalan utama demokrasi yang sedang kita hadapi.Semakin
tidak diakomodasinya persoalan representasi semakin besar masalah yang dihadapi
demokrasi.Partai politik sebagai salah satu institusi representasi telah secara
sistematis dibajak oleh elite dan menjadikannya tidak representatif terhadap
kepentingan rakyat banyak.Partai memang penting, namun kita harus realistis
dengan mengatakan bahwa partai politik yang ada sekarang merupakan bagian dari
masalah keterwakilan.

Kegagalan partai politik dalam mengkomunikasikan {mengagregasi)
berbagai kepentingan dan menyerap, mengolah, menganalisis serta menyalurkan
aspirasi rakyat menjadi sebuah keputusan (kebijkan) dalam bentuk program nyata
pemerintah merupakan suatu penghianatan partai politik terhadap pemilihnya atau
yang diwakilinya. Imbasnya kepada pengembangan demokrasi, yakni demokrasi
pancasila sebagai nilai-nilai atau ideologi demokrasi ke-Indorresia-an.