Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

Pasca pemilihan umum, partai disibukkan dengan urusan internal dan
mengatur berbagai macam proyek dan kong-kali-kong (berselingkuh) dengan
kekuasaan hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi pengurus partai politik
tersebut. Partai politik secara institusional dimandulkan, di buat tidak berfungsi
lagi. Para pengurus partai tidak bemiat menjalankan partai politik sesuai dengan
fungsinya. Karena semakin cerdas masyarakat akan hak dan kewajibanya dan
semakin memahami tingkah laku pengurus partai politik di semua tingkatan, maka
rakyat akan meninggalkan partai yang bersangkutan. Bahkan bisa jadi rakyat tidak
memerlukan partai politik dalam menyampaikan dan menyalurkan berbagai
kepentingan dan aspirasinya. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada kondisi
pengembangan demokrasi pancasila dan ketahanan nasional Indonesia.

b. Peran sebagai rekrutm en politik
Peran partai politik sebagai sarana untuk rekrutmen politik dalam proses

pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender. Melalui pemilihan umum legislatif dan senator,
pemilihan presiden serta kepala daerah dan masa depan partai politik sangat
mencemaskan, mengabaikan jenjang pengkaderan dan keterwakilan gender dalam
prosesnya. Adanya fenomena politik keluarga (politik dinasti) dan politik uang
temyata masih mendominasi panggung politik nasional dan daerah. Gejala politik
dinasti terlihat dari bermunculannya calon politisi nasional dan pemilihan kepala
daerah dari kalangan keluarga pejabat yang sedang berkuasa di beberapa pemilu
kepala daerah (pilkada).

Sementara fenomena politik uang juga masih mendominasi proses politik
nasional dandaerahmisalnya, dalam rekrutmen Calon Legislatif (caleg) pusat
sampai daerah, perebutan ketua umum dan pengurus partai di semua tingkatan,
penentuan calon presiden & wakil presiden (Pilpres) dan calon kepala daerah
(cakada) di internal partai dan ekstemal partai politik bahkan hingga penempatan
kader-kader partai menduduki posisi jabatan politik di pemerintah. Politik dinasti
dan politik uang sudah merambah di semua sektor dan lini, kondisi ini yang tak
sejalan dengan prinsip meritokrasi4 dalam sistem rekrutmen partai di negara

4W ikipedia (ensiklopedi bebas) B ahasa Indonesia. M eritokrasi berasal dari kata m erit atau manfaat,
m eritokrasi sebenam ya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan