Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

43

demokrasi, temyata justru menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini. Pada
titik inilah telah teijadi penyimpangan (malfungsi) partai politik, terutama dalam
proses penentuan jabatan politik (publik). Padahal posisi partai merupakan institusi
paling esensial dan instrumen inti dalam demokrasi modem, temtama demokrasi
pancasila.

Sistem penjaringan politisi dan pejabat publik yang bertumpu pada
kekuatan uang dan oligarki keluarga (gen) diantara pintu masuk bagi perilaku
komptif-nepotisme dan banyak pintu-pintu lain yang berpotensial.Karena calon
politisi dan calon pejabat publik yang membeli “tiket politik” mahal, sudah hampir
pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkannya hams kembali. Di titik
inilah, kompsi akan menjadi jalan pintas untuk mengembalikan kapital yang telah
dikeluarkan. Sementara politik keluarga akan menyuburkan kultur nepotisme di
birokrasi. Karena wajah legislatif dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah,
sejatinya adalah potret partai, sebab semua anggota legislatif berasal dari partai dan
sirkulasi kepemimpinan eksekutif (Presiden, Gubemur, Bupati/Walikota) juga
melalui partaiJDengan situasi maraknya kompsi di pusat dan daerah serta berbagai
institusi saat ini, maka tak berlebihan jika menyematkan posisi partai sebagai biang
utama (episentrum) kompsi.

Dampak malfungsi partai politik - politik uang dan politik keluarga - dalam
jangka panjang akan mengarah pada “dinastitokrasi dan plutokrasi partai”. Situasi
di mana, tradisi politik keluarga di tubuh partai secara sistematis akan mengarah
pada “dinastitokrasi partai”- kondisi dimana partai seolah menjadi kerajaan
keluarga yang dikuasai secara tumn-temumn. Pada situasi seperti ini, yang paling
berpeluang menjadi ketua umum (ketum) hanyalah “pewaris dinasti” atau yang
mendapatkan restu dari figur sentral partai (oligarki dinasti). Sementara kultur
politik uang di tubuh partai, akan mengarah pada “plutokrasi partai” - kondisi

lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk
sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi
untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang
memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin.
Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap dipakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama
pada aspek nepotisme.Dalam keadaan meritokrasi yang mumi, gen akan menentukan siapa yang
menang dan kalah.