Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17
44
dimana partai dikuasai oleh kekuatan “oligarki uang” - dan pada situasi seperti ini
yang paling berpeluang menjadi ketua umum (ketum) partai hanyalah para pemiliki
modal (saudagar politik).
Kondisi ini tentu akan membahayakan masa depan demokrasi dan
bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi
berbangsa dan bemegara. Demokrasi pancasila hanya sebatas demokrasi
formalitas, jauh dari esensinya. Inilah yang membuat demokrasi pancasila beijalan
di tempat dan menempatkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini tidak pemah
maju melangkah ke depan. Karena itu, membereskan persoalan bangsa ini, hams
dimulai dengan merevolusi kultur dan sifat yang demikian yang melakat pada
individu-individu politisi dan di justifikasi secara kelembagaan dan peraturan
perundang-undangan, mempakan agenda mendesak semua komponen bangsa
Indonesia.
c. Peransebagai pengatur konflik {Conflict M anagement)
Peran partai politik sebagai komponen bangsa yang ikut terlibat aktif
dalam penciptaan iklim yang kondusif (manajemen komplik) bagi persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.Masalah utama
kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan.Partai politik terlembaga dicirikan
oleh beberapa hal, sebagai contoh, seperti masa hidup yang relatif panjang (lama),
mengakar di masyarakat, mempunyai kesiapan personalia untuk menjalankan peran
dalam aneka jabatan publik, mempunyai program kebijakan khusus yang menjadi
identifikasi partai, dan suksesi kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai.
Beberapa partai politik berumur panjang, tetapi tidak mengakar di
masyarakat.Demikian juga beberapa partai politik mempunyai program khusus
yang menjadi identifikasi partai, tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi
kepemimpinan.Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam daftar panjang.Di luar itu,
kecenderungan umum yang terlihat, banyak partai politik tidak menunjukkan
kesiapan dan ketersediaan personalia saat harus mengisi jabatan-jabatan publik
badan-badan pemerintahan.Kelemahan pelembagaan partai politik jelas merugikan
kepentingan masyarakat.
Masyarakat, yang sehamsnya dilayani partai-partai politik dengan kader-
kader yang berkualitas mempunyai tanggung jawab, bersih, dan berwawasan dalam
