Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
bersama Bappeda melakukan pendampingan kepada SKPD
agar mengintegrasikan isu gender ke dalam Rencana
Strategis SKPD, dengan memperhatikan target MDGs 2015
dan Agenda Pasca MGDs dan Pembangunan Berkelanjutan.
13) Kementerian PP-PA bersama Bappenas dan Kementerian
Keuangan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional tentang
Pelaksanaan dan Evaluasi PUG.
14) Kementerian PP-PA bersama Kementerian Dalam Negeri
melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional khusus
Inspektorat Wilayah/Daerah tentang Pengawasan
Impiementasi PUG.
15) Kementerian PP-PA melakukan advokasi tentang
pembentukan Peraturan Daerah/ Surat Edaran Gubemur/
Bupati/Walikota Pelaksanaan PUG dan PPRG. Peraturan ini
diperlukan sebagai dasar pelaksanaan operasional.
16) Kementerian PP-PA bersama Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional melakukan penyusunan Strategis Rencana Aksi
Nasional (S-RAN) HIV-AIDS yang Responsif Gender tahun
2015-2019.
17) Kementerian PP-PA bersama Badan Pusat Statistik
melakukan Sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga dan
Provinsi, Kabupaten/Kota tentang Data Terpilah serta Profil
Data Gender Provinsi/Kabupaten/Kota. Data dan informasi
secara terpilah sangat diperlukan guna sebagai data
pembuka wawasan pada waktu melakukan analisis gender.
Data yang ada di lapangan biasanya tidak terpilah, sehingga
Kementerian/Lembaga membuat pedoman penyusunan data
terpilah untuk dilaksanakan di provinsi, Kabupaten/kota.
88
