Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

13

sebagai landasan pemikiran dalam upaya meningkatkan pemberdayaan
industri strategis nasional guna mendukung kesiapan alutsista TNI dalam
rangka menjaga keutuhan NKRI.

c. Undang Undang Rl Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan.

Pada bagian Penjelasan dari UU ini, dinyatakan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki industri strategis pertahanan dan
keamanan yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan tersebut. Namun,
patut diakui bahwa kemampuan Industri Pertahanan masih terbatas sehingga
diperlukan upaya untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan Industri
Pertahanan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Industri
Pertahanan dilaksanakan berdasarkan asas: a. prioritas; b. keterpaduan;
c. berkesinambungan; d. efektif dan efisien berkeadilan;

Sementara terkait dengan kemandirian pertahanan dan keamanan,
maka diperlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta
didukung oleh kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi
sumber daya nasional, termasuk perangkat regulasi. Salah satu perwujudan
kemandirian pertahanan adalah kemandirian di bidang pemenuhan
kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, yang tidak terlepas
dari peran Industri Pertahanan sebagai pelaku dalam pemanfaatan,
penguasaan dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan yang
terpilih.

d. Peraturan Pemerintah Rl No. 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi
Kekayaan Intlektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan perundangan ini secara umum membahas tentang
kemungkinan suatu institusi litbang Iptek untuk menyebarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna
kepentingan masyarakat dan negara serta memperoleh keuntungan dari
upaya alih teknologi. Dengan demikian peraturan tersebut memberi
pengaruh terhadap khasanah ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh