Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

91

18. Pemerintah melalui Koordinasi Kementerian Politik
Hukum dan Keamanan (Polhukam) dengan melibatkan
Kementerian Pertahanan, M A BES TNI, Kementerian Maritim
dan Kementerian Kelautan serta Perikanan menyediakan
SarPras Infrastruktur. Terutama pengadaan pesawat Drone
untuk peningkatan ketahanan nasional dan fungsi pengawasan
alur iaut, darat, serta udara. Pemerintah melibatkan juga
BUM N /BUM D, Kelompok Usaha, Masyarakat maupun Kearifan
Lokal sebagai upaya untuk melindungi Kepentingan Nasional
dan sumber kekayaan alam serta peningkatan kewaspadaan
nasional dalam melakukan tangkal/cegah dini dari praktek
pencurian dan pelanggaran batas negara, terutama di
Indonesia Timur pada tahun 2015-2019.
c. Upaya yang dilakukan pada Strategi 3: Melalui Peningkatan
Manajemen Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Terpadu
1. Pemerintah, DPR, Pemerintah Daerah dan D PR D
melalui Kementerian Dalam Negeri mengadakan perbaikan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi
serta melakukan sosialisasi di tahun 2015 dalam membangun
kapasitas level birokrat di Indonesia Timur. Dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dengan pemerintahan yang
bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.
2. Pemerintah, DPR, Pemerintah Daerah, dan D PR D
melakukan pembentukan peraturan perundangan-undangan
dan regulasi dalam kerangka kerjasama dengan BUMN/BUMD
dan Kelompok Usaha. Untuk lebih fokus melakukan prioritas
percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia Tim ur
melalui percepatan pengembangan koridor ekonomi program
M P3EI di tahun 2015-2019.
3. Pemerintah melalui Unit Kerja Kepresidenan Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (U KP4)
melakukan Penilaian, dan Pengawasan terhadap kineija
Kementerian serta lembaga yang menangani pembangunan