Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17
17
globalisasi (4) penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), (5)
peningkatan kesadaran hukum dan pelayanan hukum masyarakat.
8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.
Beberapa Peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum dan
HAM terhadap terorisme:
a) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi, Ras dan Etnis.
b) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang.
c) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
d) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
e) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang
Penyiksaan, tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat Manusia.
f) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
g) Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 jo Undang Undang Nomor
1 Tahun 1991 Tentang senjata api.
h) Peraturan Presiden Rl Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme.
i) Keputusan Presiden Rl Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi
