Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

Government Indonesia pada tahun 2005-2010 dibandingkan Negara-
negara lain di dunia. Hasil penelitian menyebutkan implementasi e-
Government Indonesia turun dari peringkat 96 tahun 2005 ke
peringkat 106 tahun 2008, dan turun lagi ke peringkat 109 tahun 2010.

12. Implementasi E-Government Indonesia saat ini

Cetak biru atau Blueprint e-Government Indonesia pertama
kali dirumuskan pada Juni 2003. Cetak biru e-Government tersebut
termaktub dalam Instruksi Presiden Rl No. 3 Tahun 2003. Sebelum
itu, Indonesia sudah mulai melakukan persiapan pembangunan e-
Government, namun belum memiliki pedoman cetak biru.

Dalam cetak biru e-Government, Indonesia memiliki roadmap
implementasi e-Government kedalam empat fase. Fase 1: Persiapan;
Fase 2: Pematangan; Fase 3: Pemantapan; dan Fase 4:
Pemanfaatan. Masing-masing tahap berkesinambungan dan simultan.
Artinya, langkah awal harus dimulai dari fase satu. Dari fase satu tidak
bisa langsung melompat ke Fase 3, karena harus masuk ke Fase 2
terlebih dahulu.

Gambar 3.2. Roadmap Implementasi e-Government Indonesia

FASE 1 \ FASE 2 \ FASE 3 \ FASE 4

Persiapan \ Pematangan \ Pemantapan \ Pemanfaatan

• Pembuatan website \ • Pembuatan situs \ • Pembuatan situs \ • Pembuatan aplikasi
untuk pelayanan
lembaga; \ informasi publik \ transaksi pelayanan \ yang bersifat G2G,
G2B dan G2C yang
• Penyiapan / interaktif; / publik; / terintegrasi

manpower; / • Pembuatan antar / • Pembuatan /

• Penyiapan sarana / muka keterhubung- / interoperabilitas /

akses misalnya : / an dengan lembaga / aplikasi maupun /

Multipurpose / lain; / data dengan /

Community Center/ lembaga lain /

Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

Dalam cetak biru Tahun 2003 tersebut, pengembangan e-
Government Indonesia menggunakan pola desentralisasi. Ini sangat