Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

(8). Dari sisi kualitas perguruan tinggi di Indonesia, Menteri Pendidikan dan
               Kebudayaan Mohammad Nuh 17 , mengatakan adanya variabilitas dan
               disparitas yang lebar, baik diantara perguruan tinggi negeri maupun swasta.
               Dari 83 Perguruan Tinggi pemerintah atau PTN, kualitasnya berbeda-beda.
               Sebanyak 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus badan hukum milik
               pemerintah dan dinilai sebagai kampus unggulan di negeri ini, 20 PTN lain
               menerapkan pengelolaan badan layanan umum, dan sisanya (56 PTN) masih
               berbentuk satuan kerja. Adapun jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih
               banyak jum lahnya, yaitu sekitar 3.000 perguruan tinggi. Disparitasnyapun
               sangat lebar. PTS yang dapat digolongkan ”sehat” kurang dari sampai 50
               p e r s e n . 18

                         Keadaan yang digambarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
               diatas sejalan dengan data akreditasi perguruan tinggi BAN PT, yaitu dari
               12.106 program studi jenjang diploma (D1-D4) dan sarjana (SI sampai S3)
               yang meminta untuk diases mutu akademiknya, sebanyak 3.024 program
               studi (atau hampir 25%) tidak terkreditasi. Sedangkan untuk program studi
               yang terakreditasi (9082 program studi), 80%-85% bemilai B.19 Sementara
               itu, Global Competitiveness Report 2009/2010, yang antara lain menilai
               tingkat persaingan global suatu negara dari kualitas pendidikan,
               menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 dari 133 negara, yaitu di bawah
               Singapura (3), Malaysia (24), Cina (29),Thailand (36), serta India (49).

       (b). Budaya dan Etos Kerja Aparatur Pemerintah yang belum disepakati
       dan diimplemetasikannya secara kontinu dan menyeluruh dalam kultur
       birokrasi pemerintahan.

               Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemimpin pemrintahan,
       seperti kepala daerah, merupakan alat pemerintah pusat yang menjalani tugas yang
       sangat berat. Sebagai unsur pelaksana aparatur pemerintah daerah ia menduduki
       peranan yang sangat vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi

17KOM PAS.com Rabu, 11 Juli 2012 110:14 WIB “Disparitas Perguruan Tinggi Masih Lebar.” Diunduh dari
http://edukasi.kompas.com/tead/2012/07/ll/1014526/DisDaritas.Perguruan-Tinggi-Masih.Lebar 9 /7 /1 2 jam 04:44
18 J A K A R T A , K O M P A S .c o m Rabu, 11 Juli 2 0 1 2 110:14 W IB
19D irektori B A N P T , S eptem ber 2012.

                                                                                                                   46
   11   12   13   14   15   16   17