Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

51

dalam masalah perebutan Irian Barat. Bargaining power berikutnya
adalah predikat Indonesia sebagai negara miskin dengan GNP US$
3500.33 Banyak warga Indonesia yang harus bekerja ke luar negeri
menjadi TKI sebagai tenaga kasar, berpendidikan rendah dan
unskilled. Indonesia harus segera keluar dari masalah kemiskinan ini
dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dalam waktu yang tidak
terlalu lama.
3) Secara teori pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
akan memperlancar koordinasi dan hubungan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah serta berbagai instansi lainnya. Namun
pelaksanaannya tidaklah semulus itu, banyak terjadi kendala berupa
faktor sumber daya manusianya, interoperability software yang
digunakan, anggaran yang dilokasikan untuk pemeliharaan dan
pengembangan sistemnya, serta penerapan e-government yang
sampai sekarang masih belum berjalan baik.

4) Penyelenggaraan Pemerintahan melalui desentralisasi berupa
otonomi daerah dalam prosesnya terdapat kendala dalam bentuk
pergeseran tatanan sosial, politik dan ekonomi yang berpotensi
memunculkan konflik kewenangan antar lembaga dalam menjalankan
fungsi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan dalam
pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan
pemerintah. Terjadi tumpang tindih dan tarik menarik wewenang,
misalnya masalah pertanahan di daerah, pengelolaan hutan, dan
pertambangan.34 Ketimpangan atau perasaan ketidak adilan yang
berkembang akibat adanya tumpang tindih dan konflik kewenangan
yang terjadi dapat mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan baik
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, juga kecemburuan antar
daerah yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI.

33Rosita, S.N., Dr. Perkembangan Terkinidan Prospek Ekonomi Indonesia, Disampaikan pada Ceramah PPSA
XVIII Lemhannas RI, Jakarta, 6 September 2012.
34 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Otonomi Daerah,
Kesejahteraan Masyarakat, dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, Jakarta, 2009.