Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

38

           E-KTP di Indonesia mulai digulirkan oleh pemerintah diawal tahun
 2012, yang bertujuan untuk membuat administrasi kependudukan lebih
 tertib dan terkontrol, namun sebenarnya sebagaimana telah diuraikan di
 atas pada beberapa aspek memberikan dampak kurang baik terutama
 diindikasi dapat melahirkan potensi ancaman nirmiliter, terutama apabila
 penyimpanan data base dalam E-KTP tersebut dapat di akses oleh pihak
 asing, dan mekanisme keterlambatan E-KTP dapat melahirkan duplikasi
 KTP yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kriminalitas pada akhirnya
 mengganggu kondusifitas nasional. Persoalan E-KTP di negara lain sebut
 saja Malaysia sebenarnya sudah lama dilakukan bahwa
 pemerintah Malaysia sudah merevisi E-KTP mereka untuk kali kedua21.

          Begitu juga disaat Pemerintah Indonesia sedang merencanakan
untuk mengasuransikan seluruh penduduk Indonesia, maka
Pemerintah Malaysia sejak lama telah mengasuransikan seluruh warga
negaranya untuk mendapatkan kemudahan di bidang ekonomi, sosial,
pendidikan dan kesehatan. Seperti kita ketahui, pemerintah
Malaysia memang dikenal memiliki tertib administrasi yang terbilang tinggi
untuk ukuran bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Bukan saja berkaitan
dengan administrasi kependudukan bahkan juga terkait administrasi yang
spesifik. Dimana Kartu Identitas adalah kartu identitas seseorang yang
wajib dimiliki oleh semua rakyat Malaysia, mulai saat ia lahir ke dunia
sampai ia meninggal. Sejarah kartu identifikasi dimulai pada tahun 1948
oleh penjajah Inggris ketika itu sebagai usaha untuk memerangi teroris
komunis.Kartu Identitas rakyat Malaysia dikeluarkan oleh Jabatan
Pendaftaran Negara (JPN), sebuah jabatan di bawah Kementerian Dalam
Negeri.

         Kartu Identitas Kertas yang diperkenalkan pada tahun 1948 lebih
berupa kartu catuan beras dan bahan makanan lain yang diberikan kepada
penduduk Malaya (ketika itu) sebagai membedakan mereka dengan
anggota komunis. Karena kartu ini sering diasosiasikan dengan pasokan
beras yang diberikan oleh pemerintah, ia juga dikenal sebagai Kartu Beras.

21Diakses dari http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/20/evolusi-kartu-identifikasi-ktp-malaysia.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17