Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

34

pertanian dan beralihnya lahan pertanian menjadi lahan industri dan
pemukiman penduduk. Hal ini merupakan indikator yang paling mudah
saat ini yang memicu pemukiman kumuh, kemacetan yang berdampak
pada kualitas udara serta banyaknya sampah dan limbah yang dihasilkan.
Hal ini menimbulkan dampak seperti banjir, hujan asam, global warming,
kualitas udara dan tanah yang buruk serta pemukiman padat yang memicu
banyaknya penyakit menular. Tentu ini merupakan berita yang sangat
buruk bagi kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, jelaslah bahwa
pertumbuhan penduduk sebanding dengan penurunan kualitas lingkungan
hidup yang pada akhirnya juga akan menurunkan derajat kesehatan
masyarakatnya.

Untuk pengendalian penduduk, Indonesia telah memiliki badan yang
bertugas dalam pengendalian penduduk, berdasarkan UU No 52 Tahun
2009, badan ini berubah dari badan koordinasi menjadi Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB
merupakan salah satu langkah BKKBN dalam mengendalikan penduduk.
Program KB ini diatur dalam beberapa peraturan seperti contohnya PP No
38 tahun 2007 dan UU No 52 tahun 2009, selain itu penertiban administrasi
kependudukan merupakan sebuah upaya yang ditempuh guna tertib hukum
dan antisipatif dari adanya potensi ancaman nirmiliter yang berdimensi
sosial, politik, budaya dan ekonomi melalui penerbitan E-KTP.

Pada kontek E-KTP, data E-KTP bisa dengan mudahnya berpindah
kemana-mana, baikJewat e-mail, flask disk, atau pun lewat jaringan
internet global bisa berpindah tangan dengan cepatnya hanya dalam
hitungan sepersekian detik. Entah diterima siapa pun, termasuk yang tidak
berhak atau tanpa otorisasi. Sehingga sangat mudah bagi siapapun yang
punya skill cukup, untuk mengekstrak data personal, apalagi jika
penyimpanan database-nya tidak jelas. Dengan demikian tidak ada yang
bisa menjamin keamanan. Dan di Indonesia tak hanya masyarakatnya
yang cuek (acuh-tak acuh) dengan data privasi, tetapi juga pemerintahnya.