Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

50

kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan
kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada
dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan
dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Hal tersebut harus benar-
benar dijauhi agar tidak- terjadi yang namanya diskriminasi, baik
diskriminasi ras, diskriminasi agama, diskriminasi suku dan sebagainya.

Masih banyak pula wilayah terpencil yang belum terjamah sarana
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, akibat wilayah Indonesia yang luas
dan terdiri atas banyak pulau. Aksi kejahatan di daerah pun tak tercium
oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Masih marak pula hukum adat di
daerah yang tak beradab, seperti kebiasaan perang antar suku di
Papua. Hal tersebut membuat pemerintah sulit mengontrol penduduk di
daerah, dengan adanya E-KTP terlepas dari kelambatan dan proses
yang sedang berjalan, pendataan kependudukan akan dapat juga
dijadikan alat untuk mengendalikan situasi, terutama di pulau terpencil
dan di daerah pedalaman (remote).

h. Aspek Hankam
Besarnya jumlah penduduk suatu negara jelas merupakan sebuah

potensi sumberdaya manusia, khususnya dari aspek kuantitas, yang
dapat menjadi faktor pendorong kemajuan di berbagai bidang.

Konsep mengenai keamanan memiliki kompleksitas yang tidak kalah
rumit dibandingkan dampak kependudukan. Pengertian keamanan
berada dalam konteks yang sangat dinamis. Secara tradisional, konteks
pertahanan dan keamanan berada pada ranah militer dan politik dengan
pemaknaan yang sangat “negara sentris”. Namun demikian, berbagai
pendekatan modem seperti “keamanan insani” atau human security
maupun “pertahanan dalam arti luas", telah melebarkan konsep
pertahanan dan keamanan ke ranah yang lebih luas di luar militer dan
politik.

Konsep Wawasan Nusantara yang merupakan upaya
mengoptimalkan seluruh aspek kehidupan melalui Astagatra yang