Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

merupakan “lambang hak” bangsa Indonesia menentukan nasibnya
sendiri, “lambang perjuangan” untuk merebut kemerdekaan, dan sebagai
“faktor integritas bangsa.” Seluruh perundang-undangan di Indonesia tidak
boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Telah menjadi kesepatan nasional bahwa boleh saja “Batang Tubuh UUD
NRI 1945” diperbaiki guna mengantisipasi perubahan, tetapi tidak demikian
dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Hal itu disebabkan karena
"Pembukaan UUD NRI 1945” tidak saja merupakan “landasan yuridis”
Negara Indonesia tetapi juga merupakan “perjanjian hukum dasar” dan
“tujuan negara,” serta “cita-cita hukum” yang mengandung nilai universal.

Aliea pertama, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
perikeadilan”. Alinea kedua, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.” Alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya. ’’Sementara Alinea keempat, “Kemudian dari pada itu,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”

Selanjutnya UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa “Setiap
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Dilanjutkan pada Ayat (2) mengatur “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Kedua ayat tersebut secara tegas merefleksikan nilai sila kemanusiaan

Page | 16