Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

Ketidakefisienan adalah salah satu yang membuat bangsa Indonesia menjadi
bangsa yang tidak unggul dan tidak tangguh. Indonesia harus mampu
meningkatkan keefisiensienannya sebagaimana standar World
Competitiveness Year Book. Pada tahun 2020, untuk business effeciancy dari
59 negara yang disurvei, peringkat Indonesia harus meningkat ke posisi nomor
10, artinya Indonesia harus bekerja keras untuk mengubah 23 poin. Untuk
government efficiency posisi Indonesia meningkat menjadi nomor 10 atau
meningkat 15 point dari 25 pada tahun 2011, untuk overall productivity.dari
posisi ke 37 menjadi peringkat ke 15 atau meningkat 22 point.

Peningkatan ini dapat dilakukan apabila angka korupsi dapat ditekan
secara signifikan, melalui komitmen penegakan hukum yang tegas dan
konsisten. Penggunaan manajemen mutu pada lembaga-lembaga pemerintah.
Mengefisienkan pelayanan publik, melalui reformasi birokrasi. Memberdayakan
rakyat secara optimal pada sektor ekonomi, melalui pengembangan industri
kreatif.

e) Penegakan hukum secara konsisten
Salah satu cara untuk membangun etos kerja bangsa yang tinggi adalah

dengan penegakan hukum secara konsisten. Tanpa penegakan hukum secara
konsisten sulit membangun etos kerja bangsa. Indonesia sudah memiliki
berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan bagaimana
meningkatkan produktivitas, namun dalam implementasinya, aturan
perundang-undangan tersebut, tidak diimplementasikan secara konsisten,
sehingga tidak memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan
produktivitas nasional. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30
tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS pasal 2 dan pasal 5 yang berbunyi:

k. Mentaati ketentuan jam kerja
r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya
z. memperatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan yang
diterima mengenai pelanggaran disiplin

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum.