Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
17
Sedangkan penggunaan Undang-Undang ini adalah manakala suatu
perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai penodaan agama, dan
pasal 4 dari Undang-Undang tersebut disisipkan kedalam KUHP
menjadi pasal 156a KUHP.
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana Hukum acara juga disebut hukum
formil yang tugasnya untuk menegakan hukum materiil Artmya
ketentuan pidana yang ada dalam hukum materiil apabila hendak
diterapkan perlu bantuan hukum acara pidana mulai dari penyidikan,
penuntutan sampai persidangan dan lain sebagainya
e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara. Dalam pembahasan Taskap ini variabel keduanya adalah
Kamtibmas, Sehingga Undang-Undang Kepolisian Negara Rl
dijadikan landasan hukum untuk membahas Kamtibmas
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang sampai dengan tahun 2025
Undang- Undang ini digunakan sebagai landasan hukum untuk
mengemukakan rencana jangka panjang di bidang hukum
g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan tertinggi Mahkakah Agung
mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengadilan negeri
tertentu untuk menyidangkan perkara pidana diluar pengadilan
negeri ditempat kejadian perkara apabila dirasa tidak aman
h Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini terdapat asas-asas hukum
tentang pengadilan tidak bdeh menolak perkara dan asas tidak
boleh main hakim sendiri, yang dapat dijadikan sebagai landasan
hukum.
i Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
