Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

17

dibutuhkan untuk memperoleh dan melisensi pengetahuan dan teknologi
asing. Investasi publik harus mele.igkapi investasi swasta dan mendorong
orientasi ekspor. Kebijakan pertanian harus mendorong peningkatan
produktivitas dan menghindari pajak yang berlebihan pada perekonomian
pedesaan. Kedua, kebijakan campur tangan harus cermat, semua jems
campur tangan menimbulkan biaya, tetapi biaya-biaya ini umumnya bisa
dikekang dalam batas-batas tertentu, subsidi diberikan dalam batas-batas
fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan dan suku bunga international
digunakan sebagai tolak ukur bagi pengendalian suku bunga dalam negeri.

c. Teori Ken Booth. Menurut Ken Booth dalam bukunya “Navies and
Foreign Policy" mengatakan bahwa Angkatan Laut memiliki tiga peran,
yaitu peran Militer (Military/Defence), peran Diplomasi (Diplomacy
Supporting) dan peran Polisionil (Constabulary)15 Peran polisionil
dilaksanakan dalam rangka menegakkan keamanan di taut melindungi
sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan
ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam hal ini
memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.
Peran polisionel ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi
nasional, secara umum untuk memelihara keamanan dan ketertiban di laut,
diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen
kekuatan laut lainnya. Dalam hal ini penegakkan keamanan dan
memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi
pemanfaatan kekayaan laut dari kegiatan yang melanggar hukum diseluruh
perairan Indonesia termasuk diperbatasan pulau-pulau terluar.

10. Tinjauan Pustaka.

a. Taskap PPRA XUJ Lemhannas RJ Tahun 2008 dengan judul
"Peningkatan pengeloaan pulau-pulau kecil terluar guna meningkatkan
integrasi Nasional dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita Nasional’
yang ditulis oleh Drs. Subandi Sukahar. Tulisan ini lebih menitikberatkan

15. Markas Besar TNI AL, D oktrin T N I AJ. FJut Savona Jaya Tahun 2007, hal 32.