Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
21
bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Terwujudnya pembangunan
yang adil dan merata, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat. Atas dasar itu, maka diperlukan implementasi konsepsi
ketahanan nasional di wilayah perbatasan Kalimantan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.
9. Landasan Teori.
a. Teori Pengelolaan Perbatasan, Stephen B Jones (1945).
A Handbook for Statesmens Treaty Editors and Boundary
Commissioners, merumuskan sebuah teori pembagian ruang lingkup
pengelolaan menjadi empat bagian yaitu Allocation, Dellimitation,
Demarcation dan Administration, khusus untuk lingkup ke-empat
Administration telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau
Management (Pratt, 2006).14 Ke-empat ruang lingkup tersebut saling
terkait satu sama lainnya, menandakan bahwa ke-empatnya merupakan
satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam
pelaksanaannya.
1) Allocation.
Alokasi/cakupan wilayah Indonesia masih sering diragukan
oleh kalangan di Indonesia sendiri. Beberapa kasus yang
disampaikan oleh pihak-pihak termasuk elit politik di media umum
terkait dengan kasus Sipadan-Ligitan, Karang Niger, Ambalat, P
Rondo, P Mangudu, P Bidadari, P Miangas dsb Padahal by law
cakupan wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang tidak perlu
diragukan kembali, bahwa wilayah Negara Rl merujuk kepada tanah
ex jajahan Hindia Belanda
M Mengeloia perbatasan Indonesia di duma tanpa batas tsu, Permasalahan dan Pilihan
Kebijakan, Graha llmu, hal 12.
