Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

meningkat pula serta dapat mendukung pembangunan nasional, yang pada
gilirannya akan mempekokoh Ketahanan Nasional. Untuk itu agar program
tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan meminimalkan
bahkan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka
diharapkan adanya ha-hal sebagai b erikut:

a. M engoptim alisasikan Kebijaksanaan Untuk M eningkatkan
Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan
adalah kelembagaan yang memiliki otoritas penuh dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden sehingga upaya penanggulangan
kemiskinan dapat dilakukan lebih konkret.

Kelembagaan non kementerian sesuai dengan amanat
Dokumen SNPK. maka kelembagaan koordinasi penanggulangan
kemiskinan yang diharapkan adalah Badan Nasional
Penanggulangan Kemiskinan (BNPK) yang secara langsung
dibawah Presiden Bersifat lembaga non kementerian seperti BNPB
yang punya otoritas sebagai pelaksana dan berfungsi Eksekusi.
Badan ini bertujuan mendorong pemerintah, masyarakat madani
serta kelompok masyarakat lainnya untuk menanggulangi dan
mengurangi kemiskinan dengan menempatkan orang miskin
sebagai aktor untuk menanggulangi kemiskinannya sendiri. BNPK
mempunyai fungsi koordinasi, katalisasi, mediasi, advokasi dan
fasilitasi untuk penanggulangan dan pengurangan kemiskinan.

BNPK akan terlibat aktif dalam proses perencanaan strategis
penanggulangan dan pengurangan kemiskinan yang dilakukan
melaiui pembahasan, analisis dan konsultasi lintas sektor, lintas
tingkatan pemerintahan, lintas organisasi diantara pihak-pihak yang
berkepentingan dan dilakukan secara terbuka dan transparan.
BNPK akan mendorong terlaksananya proses perencanaan
partisipatif dari tingkat daerah yang diiaksanakan pemerintah
daerah, LSM, perguruan tinggi, swasta, maupun kelompok
penduduk miskin itu sendiri.

59