Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

Untuk kepentingan penduduk miskin, BNPK akan
mengadakan advokasi kepada DPR dan DPRD dan lembaga
pemerintah. Selain itu mensosialisasikan elemen sukses untuk
menanggulangi kemiskinan yang terdiri dan reformasi struktural
penyebab kemiskinan, formulasi Kebijaksanaan keuangan dan
ekonomi yang berorientasi kemiskinan, formulasi ekonomi makro
yang stabil dan memadai bagi tumbuhnya penduduk miskin untuk
menolong dirmya sendiri, mendorong partisipasi penduduk miskin
dalam proses pengambilan keputusan, serta penjaminan layanan
sosial dasar dan sistem keamanan sosial.

Saat ini, TNPK sebagai forum lintas pelaku tidak memiliki
otoritas penuh dalam menentukan Kebijaksanaan, perumusan
program, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi
penanggulangan kemiskinan, sehingga kelembagaan yang
diharapkan adalah Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan
(KNPK) yang beranggotakan para akademisi, aktivis LSM,
pengusaha, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Disamping
perencanaan juga punya otoritas eksekusi dan dukungan dana yang
memadai

b. Optimalnya Program Kebijaksanaan Penanggulangan
K e m is k in a n

Program yang dijalankan selama ini sebagian besar bersifat
kebijaksanaan top-down, yaitu kegiatan yang tidak memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartipasi dalam
proses pembangunan. Masih sedikit program-program
penanggulangan kemiskinan yang menggunakan model
pemberdayaan masyarakat yang lebih mengutamakan rakyat
sebagai subyek daripada sebagai obyek pembangunan. Pada
program pemberdayaan ini, masyarakat miskin dilatih etika dan
bekerja bergotong royong ekonomi dan sosial secara kelompok.
Contohnya Lions Jakarta Monas, memprakarsai membentuk model
pemberdayaan masyarakat di Desa Kalijaya Cikarang Bekasi

60