Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

Dengan mantapnya Kamtibmas, maka Pembangunan Nasional dapat
berjalan dengan baik. Pembangunan nasional m.erupakan pencerminan
kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat Indonesia secara adil dan merata. Sehingga pada dasarnya
pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan
kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram,
dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang
bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.

12. K o n d isi B h ab inka m tib m as Saat Ini.

Untuk melihat secara lebih spesifik mengenai peran Bhabinkamtibmas,
dalam penulisan Taskap ini dilakukan penentuan unit analisis secara
purposive, yaitu sesuai dengan tujuan penulisan Taskap. Unit analisis dalam
penulisan Taskap ini adalah Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Pemilihan
Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dalam unit analisis karena dipenuhinya
keterwakilan dalam pembahasan Taskap ini. Polda Metro Jaya, menangani
wilayah administrasi pemerintahan di tiga provinsi, yaitu Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Di samping
itu Wilayah Hukum Polda Metro Jaya membawahi 13 Polres dengan variasi
Polres yang lengkap, dengan adanya wilayah Polres dengan penduduk padat
perkotaan, wilayah kabupaten, serta wilayah Polres Kepulauan.

Merunut pada perkembangan peran Babinkamtibmas, pada awalnya
dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Kota
dibentuklah Bintara Polri Pembina Kamtibmas yang disingkat
Babinkamtibmas. Babinkamtibmas sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan
Polri Nomor 17A/II/1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan
sebagai pembina Kamtibmas di desa / kelurahan tertentu berdasarkan Surat
Keputusan Kapolda sebagai Pengandali administratif dan dalam
penugasannya di bawah kendali operasi Kapolsek setempat.