Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

46

menyangkut dengan penyimpangan yang telah dilaporkan DPD akan
dapat meqguap begitu saja.

c. Lem ahnya M ekanism e Pengaw asan DPD RI
Pasal 150 ayat (1) peraturan tata tertib DPD RI memasukan hasil

pengawasan DPD RI, bukan hanya menyangkut BPK RI sebagaimana
pasal 143 di atas. Pasal 150 ayat (1) m enyebut; “dalam hal DPR tidak
menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD RI, DPD RI
meminta penjelasan kepada DPR”. Penjelasan yang dimaksud
kemudian diberikan secara tertulis oleh pihak pimpinan DPR RI sesuai
dengan ayat (2) pasal 150 peraturan tata tertib DPD RI.

Namun permasalahan muncul ketika terdapat ketidakjelasan
bagaimana kriteria hasil pengawasan DPD RI tersebut sudah
ditindaklanjuti atau belum. Perlu adanya ketegasan dalam aturan
mengenai hal tersebut agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah DPD
RI adalah lembaga pengawasan DPR RI, yang mengawasi setiap
pekerjaan DPR RI yang diterima DPD RI. Hasil pengawasan DPD RI
juga perlu untuk diperinci berdasarkan komisi yang terdapat di dalam
DPR RI.

d. Kurangnya M ekanism e Pengangkatan Anggota BPK
Sesuai dengan peran dalam pemilihan anggota BPK, DPD RI dapat

memberikan pertimbangan pemilihan anggota BPK RI secara tertulis
kepada pimpinan DPR RI selambatnya lima hari. Hal ini sesuai dengan
dengan pasal 22 UUD 1945 serta pasal 45 ayat 1 UU Susunan dan
Kedudukan (Susduk) dan juga peraturan tata tertib DPD RI pasal 140.
Padahal, lima hari yang dimaksud dalam pasal itu setelah pimpinan
DPD RI menerima surat dari pimpinan DPR RI