Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

terlihat pula dari banyaknya daerah yang menetapkan berbagai
pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembentukan DOB juga dipengaruhi faktor maraknya
pertumbuhan partai politik. Adanya DOB akan membuka jabatan dan
posisi baru di daerah. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan
apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada
akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan?

Pada tahun 2005, Bappenas telah melakukan Evaluasi
Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru; Kajian Kelembagaan,
Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di Daerah Otonom baru untuk
optimalisasi pelayanan masyarakat. Kajian ini secara khusus
mempelajari permasalahan yang terkait pembangunan DOB dan
sektor yang menjadi andalan dalam pengembangan ekonomi di
beberapa kabupaten. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun
pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, namun ketergantungan
daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi.
Proporsi belanja rutin masih lebih kecil dibandingkan proporsi belanja
pembangunan, meskipun ada peningkatan. Berdasarkan hal tersebut,
maka responden menyatakan kualitas pelayanan masyarakat belum
meningkat karena pemerintah daerah otonom baru di tahun-tahun
awal lebih memprioritaskan pembenahan kelembagaan, infrastruktur
kelembagaan, personil dan keuangan daerah dibandingkan dengan
pelayanan masyarakat.11

Pada tahun 2005, Lembaga Administrasi Negara juga telah
melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk
periode 1999-2003. Studi yang dilakukan di 136 kabupaten/kota ini
menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya dilihat
dari indikator ekonomi dan sosial secara umum, mengalami
peningkatan. Namun demikian, tetap terjadi kesenjangan antara
wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Salah
satu input dalam evaluasi ini adalah indeks pembangunan manusia. 12

11 Bappenas, Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, 2001-2007, Bappenas bekerja
sama dengan UNDP, 2008, hal. 2

12 Ibid.