Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

40

sebagainya), golongan atau keterkaitan politik. Keadaan seperti ini cenderung
mempersulit birokrasi pemerintahan untuk bertindak dan bekerja secara objektif dan
rasional, serta menurut aturan hukum yang berlaku.

Bahkan orientasi birokrasi yang seharusnya untuk kepentingan negara dan
masyarakat, dapat diganti menjadi untuk kepentingan kelompoknya. Kegiatan-kegiatan
yang mudah dijumpai dalam kaitannya dengan aspek-aspek di atas, antara lain dalam
rekrutmen dan promosi pegawai dan kegiatan tender proyek. Birokrasi pemerintahan
kita juga mengalami hal ini, baik pada masa sebelum tahun 1970an dimana
kepentingan berbagai partai politik telah mengkotak-kotakkan orientasi kerja para
pejabat birokrasi. Sebaliknya, setelah tahun 1970an juga terlihat dominasi satu
kelompok politik tertentu dalam birokrasi yang pada akhirnya membawa birokrasi tidak
dapat melaksanakan perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta
menimbulkan krisis kepercayaan kepada aparatur pemerintahan. Kebiasan membawa
"teman” pejabat yang pindah dari satu instansi ke instansi lain secara tidak rasional
dengan tujuan “mengamankan” kerja pejabat yang bersangkutan juga cermin dari ciri di
atas (mungkin ini lebih tepat dianggap sebagai kronisme yang tidak pada tempatnya).

Dengan potret birokrasi yang jauh dari apa yang dicitakan Weber dengan
birokrasi rasional nya, tak heran jika yang terjadi adalah sejumlah penyakit birokratis
(patologi birokrasi). Birokrasi tidak lagi dapat diandalkan untuk menangani
masalah-masalah bangsa, melainkan justru menjadi bagian dari masalah yang
dihadapi oleh bangsa itu sendiri. Perubahan pimpinan negara dan bahkan seorang
kepala unit kerja dapat merubah birokrasi kearah yang lebih buruk, atau dengan kata
lain ganti pimpinan ganti gaya administrasi. Berbagai penyakit birokrasi
(bureaupathology) termasuk korupsi cenderung sulit disembuhkan. Salah satu
penyebabnya adalah karena birokrasi pemerintahan sering digunakan sebagai alat
perpanjangan kekuasaan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaan
secara tidak demokratis dan merugikan masyarakat umum. Akibatnya, peran aparatur
pemerintah yang seharusnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yang
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat umum, cepat atau lambat berubah
menjadi pelayan partai atau kelompok yang berkuasa. Selanjutnya, birokrat
cenderung berperan sebagai yang dilayani sedangkan masyarakat sebagai yang