Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; serta banyaknya peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan. Dari
uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa terdapat beberapa permasalahan
ditubuh birokrasi yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat belum optimal,
permasalahan tersebut m eliputi:

a. S truktur birokrasi belum berorientasi pada pelayanan.
Dalam hal ini terlihat dan sangat dirasakan bahwa struktur dan prosedur

birokrasi belum dirancang untuk mempermudah interaksi antara birokrat dengan
masyarakat, tetapi dirancang untuk mengontrol prilaku masyarakat dan menjadi
instrument Negara untuk mendominasi masyarakat. Hirarkhi kekuasaan menyatu
dengan hirarkhi pelayanan, distribusi kewenangan untuk penyelenggarakan satu
urusan tidak dilakukan secara utuh tetapi parsial..
b. Rasionalitas dan profesionalitas masih relatif rendah,

Subyektifitas dalam pelayanan,promosi dan rekrutmen pejabat birokrasi
sangat kuat dan dianggap lazim, sementara profesionalisme dan modernitas
masih diabaikan. Kualitas disektor publik sangat rendah yang diperburuk dengan
pembinaan yang salah, rekruitmen dan promosi yang tertutup sehingga tidak
berbasis kompetensi.

c. Budaya dan Etika pelayanan masih belum berkembang.

Sistem yang berkembang dalam birokrasi lebih mempresentasikan
budaya kekuasaan daripada budaya pelayanan. Birokrasi gagal membangun
empati dan kepedulian pada kepentingan publik. Etika pelayanan sulit
berkembang karena sikap birokrat yang tidak ramah, arogan bahkan feodal.
Sistem pelayanan gagal menjamin hak dan kewajiban birokrasi dan masyarakat
secara wajar dan proporsional.Sistem pelayanan hanya mengatur kewajiban
masyarakat tetapi tidak mengatur hak-haknya.

d. Birokrasi berada dibawah bayang-bayang partai politik.

Inetrvensi politik dalam birokrasi sering terjadi karena budaya politik yang
menghargai profesionalisme belum tumbuh. Pemisahan antara jabatan karier