Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

39

birokrasi tidak konsisten karena apa yang dinyatakan baik tertulis maupun lisan oleh
birokrasi sering tidak sesuai dengan realitas. Misalnya dalam laporan resmi disebutkan
kinerja instansi X dilaporkan secara resmi telah membaik, tetapi pada kenyataannya
tidak demikian. Contoh lain, peraturan tertentu dikeluarkan hanya untuk kebutuhan
politis (membuat kesan bahwa pemerintah memperhatikan masalah tersebut), dan
bukan untuk dilaksanakan dikarenakan kesulitan tertentu atau juga tidak/kurang adanya
political will untuk melaksanakannya. Kelima, birokrasi cenderung bersifat otonom
dalam arti lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini erat kaitannya
dengan ciri pertama di atas.

Pemanfaatan birokrasi pemerintahan sebagai perpanjangan tangan partai yang
berkuasa cenderung membentuk sikap merasa berkuasa dan kurang peka terhadap
aspirasi masyarakat di kalangan birokrat. Salah satu akibatnya, masyarakat umum
sering menjadi korban dari “kebijaksanaan” aparatur pemerintah. Kondisi ini cepat atau
lambat menimbulkan rasa tidak puas dan bahkan tidak mustahil berkembang menjadi
“dendam” dalam diri masyarakat yang suatu saat bisa saja meledak. Maraknya tuntutan
mundur, yang seringkali diwarnai kekerasan, terhadap para pejabat pemerintah baik di
tingkat pusat, daerah, dan bahkan desa (Kepala -Desa) dapat dijadikan contoh
fenomena di atas. Kemudian oleh Wallis ditambahkan lagi dua ciri berikutnya. Pertama,
administrasi di banyak negara berkembang sangat lamban dan menjadi semakin
birokratik. Kondisi ini erat kaitannya dengan kesejahteraan (gaji) mereka yang relatif
kecil, sehingga mempengaruhi semangat pegawainya untuk bekerja secara baik.
Bahkan, juga tanpa sadar mendorong mereka untuk menciptakan tambahan
kesejahteraan antara lain melalui pelaksanaan kewenangan/tugasnya sebagai pegawai.
Sebagai contoh, “menambah-nambah” persyaratan dan prosedur pelayanan dengan
harapan mendapat atau meminta “imbalan” dari orang yang dilayaninya. Pola
pelayanan dengan “imbalan” ini tidak hanya terjadi pada bidang pelayanan umum
kepada masyarakat umum, tetapi juga pelayanan bagi atau antarsesama aparatur
pemerintah, misalnya “imbalan” bagi pengurusan administrasi kenaikan pangkat
pegawai instansi vertikal, dan sebagainya, atau urusan lainnya antarinstansi. Kedua,
aspek-aspek yang non-birokratik (administratif) sangat berpengaruh terhadap birokrasi.
Misalnya, hubungan keluarga, hubungan primordial (suku, agama, keturunan, dan