Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

melayani (patron-client) dengan memberikan imbalan tertentu atas suatu jasa yang
diberikan birokrat tersebut. Kondisi tersebut tidak saja terjadi pada aparatur pemerintah
tingkat pusat tetapi juga di daerah-daerah. Berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan
sering mengindikasikan keadaan tersebut. Misalnya, kebijakan pengadaan barang dan
jasa pemerintah serta proses tender proyek disusun untuk menguntungkan kelompok
tertentu baik yang ada dalam birokrasi pemerintahan maupun yang di luar tetapi punya
kaitan erat dengan para pejabat birokrasi pemerintahan.

Pendekatan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok alau partai yang berkuasa
kepada birokrasi pemerintahan telah menularkan dan membentuk birokrasi
pemerintahan untuk menggunakan pendekatan yang sama dalam berbagai kegiatannya
baik di dalam kegiatan internal birokrasi dan terutama pada kegiatan yang melibatkan
masyarakat. Demikian kuasanya birokrasi sehingga sikap aparatur pemerintah sering
menjadi merasa paling tahu (yang lebih mengetahui diantara yang mengetahui), paling
mampu/bisa, dan paling berkuasa. Ketiga sikap ini dapat dikatakan sudah menjadi
“stempel atau nilai (values)" para pegawai birokrasi pemerintahan, dan mencerminkan
betapa pendekatan kekuasaan telah dipakai oleh birokrasi. Padahal pendekatan
kekuasaan ini cenderung menghambat partisipasi masyarakat dan menghambat
munculnya berbagai inisiatif dan alternatif pemecahan permasalahan pembangunan.

Selain itu, pendekatan kekuasaan membuat birokrasi pemerintah kebal
terhadap kritikan dan aturan hukum. Sebagai contoh, di Indonesia cukup banyak
keputusan peradilan tata usaha negara (PTUN) yang memenangkan tuntutan
masyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh para
pejabat birokrasi. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa kekuasaan yang berlebihan
atau mutlak cenderung mengarah pada korupsi (absolute power tends to corrupt),
tentunya bila kekuasaan tersebut tidak dikontrol atau dikendalikan.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dalam
sambutannya pada Musrenbangnas Jangka Menengah 2004-2009 di Jakarta tanggal 5
Januari 2005 yang lalu menyitir salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini
adalah rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena
rendahnya kinerja aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan; rendahnya kesejahteraan PNS; banyaknya