Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

28

  kepemimpinan nasional di daerah dengan masyarakat yang dipimpinnya dan
  merupakan interaksi positif yang sinergis antara pimpinan nasional di daerah
  dengan pimpinan nasional tingkat pusat dalam proses penanggulangan terorisme.
  Dalam kaitan itu, pimpinan nasional di daerah menempati kedudukan strategis,
 karena terlibat langsung dalam proses penetapan kebijaksanaan pemerintah
 daerah yang akan menanggulangi terorisme. Kepemimpinan nasional di daerah
 yang mantap akan dapat mendukung proses tersebut berjalan dengan baik
 sehingga pelaksanaan penanggulangan terorisme akan berhasil. Semakin mantap
 kepemimpinan nasional di daerah, maka akan dapat tercipta ketahanan nasional
 yang mantap pula. Hal ini hanya dapat terwujud apabila proses interaksi antar
 unsur kepemimpinan nasional di daerah senantiasa mengantisipasi aksi-aksi
 terorisme lebih lanjut, baik yang berskala lokal maupun internasional, dan
 berbagai upaya preventif terus dilakukan. Untuk menekan dampak aksi terorisme
 lokal yang menyebabkan munculnya pertentangan SARA, pemerintah melalui
pemerintah daerah dan aparat keamanan secara terus-menerus melakukan
pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kepemimpinan nasional
di daerah yang mantap akan dapat berperan sebagai dinamisator dan stabilisator
untuk mengarahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pencegahan dan penanggulangan terorisme secara dini.

         Tekanan terhadap kehidupan masyarakat (terutama masyarakat di daerah)
yang semakin berat akibat krisis multi dimensional yang sampai saat ini belum
sepenuhnya teratasi menjadi penyebab berbagai bentuk tindakan yang dapat
mengancam kondisi ketahanan nasional. Demikian juga frustasi akibat
ketidakadilan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
beberapa kepemimpinan nasional di daerah telah mendorong munculnya
berbagai konflik dan terjadinya aksi terorisme, sehingga dalam kondisi semacam
ini dibutuhkan kehadiran kepemimpinan nasional di daerah untuk memulihkan
kepercayaan masyarakat, sehingga penanggulangan terorisme akan berhasil dan
ketahanan nasional akan terdukung. Koordinasi dengan para pemimpin informal
(tokoh organisasi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama) juga akan
sering dilakukan, dengan indikator semakin meningkatnya intensitas pertemuan
   11   12   13   14   15   16   17   18