Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

dan Sarawak Malaysia, kondisi IPM hampir semuanya berada pada posisi
terendah dengan skor berada di bawah 70. Sedangkan kondisi pendidikan
berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH) angka terendah diwilayah
Kabupaten perbatasan berada di Kabupaten Bengkayang (85,9%) dan
Kabupaten Sintang (86,2%). Kondisi kesehatan berdasaran indikator Angka
Harapan Hidup (AHH) angka terendah di wilayah kabupaten perbatasan
berada di Kabupaten Sambas (60,1%). Berdasarkan indikator persentase
penduduk miskin, persentase penduduk miskin tertinggi di wilayah
perbatasan juga berada di Kabupaten Sambas sebanyak (16, 61%). 27

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi harus menyusun indikator
Capacity Building terutama berkenaan dengan kualitas SDM, pengetahuan
dan pemahaman tentang aspek mikro dan makro batas negara, serta
peningkatan daya saing daerah perbatasan baik dalam ukuran nasional
maupun regional. Peningkatan kapasitas SDM diperlukan mengingat adanya
ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia secara
intrinsik geografi, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan
eksternal.28

Dengan kondisi yang demikian, maka pembinaan masyarakat yang
berada di perbatasan menjadi tertinggal dibanding dengan masyarakat
diperkotaan dan mereka jauh dari kata terdidik, jauh dari kata sejahtera dan
jauh dari kata sehat. Untuk itu, diperlukan peningkatan pembinaan
masyarakat perbatasan agar dapat mengejar ketertinggalnya. Belum
terjangkaunya pembangunan nasional sampai ke wilayah perbatasan
merupakan tantangan kita semua, agar masyarakat yang ada wilayah
pebatasan tidak lagi jauh dari kata layak akan aspek kehidupan baik
pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan.

Negara Republik Indonesia berbatasan dengan beberapa Negara di
belahan dunia, wilayah perbatasan terdapat di 3 (tiga) pulau besar di
Indonesia yaitu Kalimantan, Papua dan Timur Leste. Walaupun berbatasan
langsung dengan beberapa negara besar di dunia, wilayah perbatasan

27 Kristianus, Manto SaicJi, dkk, Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan
Di Kalimantan Barat, 2011, Hal. 16
28 Ibid, Hal. 17