Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

72

b. Aspek Politik.

Insfrastruktur politik yang semakin kuat dengan

telah terlaksananya pemilihan umum yang berlangsung

secara demokratis dan mendapatkan dukungan publik

baik pemilihan untuk Legislatif maupun pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut menujukkan

terbangunnya supra struktur yang legitimate yang

diharapkan mampu melakukan upaya pemberantasan

korupsi di kalangan aparatur pemerintahan dengan

konsisten. Pelaksanaan penegakan hukum yang

dilakukan oleh perangkat penegakan hukum berlangsung

secara mandiri dan terbebas dari intervensi dari berbagai

pihak, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat

diwujudkan, serta keuangan negara yang dikorupsi

dapat dikembalikan kepada negara dan dipergunakan

untuk mendanai pembangunan.

Peran DPR sebagai lembaga kontrol dapat

terlaksana dengan semestinya, demikian juga BPK dapat

bertindak independen dalam memeriksa

pertanggungjawaban keuangan negara yang selanjutnya

diteruskan kepada DPR untuk ditindak lanjuti.

c. Aspek Ekonomi.
Krisis ekonomi dapat segera pulih melalui

program pembangunan dan penataan perekonomian
nasional yang semakin baik, sehingga mampu
mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, meningkatnya stabilitas ekonomi nasional
yang mantap dengan meningkatnya distribusi
pendapatan yang adil dan merata. Kualitas SDM aparatur
pemerintah yang semakin profesional, sehingga
pemerintah mampu mendorong percepatan perbaikan
ekonomi nasional.