Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

masyarakat selaku komponen yang harus dilindungi dan dilayani oleh
negara.

Pemantapan kualitas moral dan etika aparatur merupakan
penerapan dari prinsip-prinsip good governance yang akan mendorong
sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,
efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Terciptanya
pemerintahan yang baik dan berwibawa pada hakekatnya akan
mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur negara dengan
mengacu pada perspektif good governance yang dilakukan mulai dari
jajaran Pemerintah Pusat sampai Daerah melalui sinergisitas kinerja
yang padu, sehingga bisa maksimal dalam memberikan pelayanan
publik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik juga harus diperhatikan mengingat dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, nilai-nilai
demokrasi harus dijunjung tinggi agar terjadi mekanisme check and
balances yang menjaga fungsi keseimbangan antara pelaksanaan dan
pengawasan program kebijakan.

b. Kontribusi Pemantapan Kualitas Moral dan Etika Aparatur
terhadap Pembangunan Nasional.

1) Pembangunan Physik.
Bahwa kualitas moral dan etika aparatur yang semakin

baik dan mantap akan dapat menjadi alat pemersatu bangsa
dan negara Indonesia. Sosok dan perilaku birokrasi yang efisien
dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima
kepada seluruh masyarakat, akan mampu menciptakan
suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat, kondusifnya
lingkungan masyarakat akan semakin memperkokoh rasa
persatuan dan kesatuan, yang sesuai dengan sila ke tiga dari
Pancasila. Pada akhirnya akan mendukung pembangunan
nasional berupa pembangunan sarana dan prasarana yang
sangat dibutuhkan masyarakat.