Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

55

rendahnya kualitas penguasaan IPTEK serta permasalahan-
permasalahan yang menyangkut LSM memerlukan perhatian dan
pemerintah. Dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang. Indonesia
masih akan menghadapi persoalan-persoalan pelik, disamping
persoalan yang disebutkan di atas, juga menghadapi dinamika
reformasi di segala bidang pada tataran nasional. Secara ideal,
pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua dimaksudkan untuk
mewujudkan keadilan, penegakkan supremasi hukum, penghormatan
terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua. Untuk itu, pemerintah
telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang berorientasi
pada program pembangunan tanah dan masyarakat Papua, melalui
kebijakan yang disebut kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat ( The New Deal Policy for Papua). Untuk
melaksanakan otonomi khusus di Papua, pemehntah pusat
mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam
UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua,
terutama untuk pembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu, optimalisasi perimbangan keuangan pusat dan daerah guna
meningkatkan harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah
dituntut mampu mengelola aneka ragam budaya menjadi kekuatan
budaya nasional.

h. A spek Pertahanan Keamanan.

Isu separatisme yang mengarah pada disintegrasi bangsa serta
konflik horizontal yang bernuansa SARA merupakan masalah yang
perlu mendapat prioritas penanganan dari unsur pertahanan
keamanan secara serius dan terpadu, karena sangat berpengaruh
terhadap stabilitas nasional, keutuhan dan eksistensi NKRI. Munculnya
isu terorisme internasional, dimana banyak warga negara Indonesia
yang terlibat merupakan tugas berat bagi aparat keamanan yang
didukung oleh unsur pertahanan untuk bergerak dengan cepat dalam
mengantisipasinya Kurangnya sarana prasarana yang dimiliki aparat
pertahanan keamanan menyebabkan dalam menjalankan tugas tidak