Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12
51
pertumbuhan, penyebaran dan peningkatan kualitas SDM tersebut,
dan perlu didukung partisipasi aktif masyarakat.
c. Aspek Sumber Kekayaan Alam.
Yang termasuk SKA adalah segala sumber alam dan potensi
alam, dipermukaan serta didalam bumi, laut dan dirgantara yang
berada di wilayah kekuasaan dan yundiksi nasional NKRI. Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat". Untuk
itu diperlukan peran manajemen aparatur pemerintahan yang dapat
mengelola SKA Indonesia sehingga berfungsi sebagai sumber
kehidupan, sumber pendapatan nasional, sumber bahan baku industri,
sumber energi dan sumber pariwisata sehingga dapat meningkatkan
hasil yang maksimal guna mendukung pembangunan nasional yang
dapat mewujudkan kemakmuran rakyat. Seperti di Provinsi Papua
Barat terdapat potensi pengolahan hasil laut yang berpeluang untuk
dikembangkan. Hasil ikan laut utama mencakup udang, kepiting,
rajungan, cumi-cumi, sotong yang dipasarkan dalam bentuk segar atau
dikeringkan melalui proses penggaraman, pengasapan, pembekuan,
pengalengan, dan proses lain. Dengan wilayah yang sangat luas, serta
kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, serta
keanekaragaman sumber daya hayati laut, dan kandungan sumber
daya kelautan mampu menimbulkan daya tarik pihak asing untuk ikut
memanfaatkan secara illegal sumber daya laut Indonesia. Meskipun
telah disepakati terdapat 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),
namun banyaknya pintu masuk ke wilayah perairan nusantara serta
masih lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.
Perkembangan kondisi dunia sebagaimana digambarkan membawa
dampak pada semua aspek kehidupan baik di bidang politik, ekonomi,
sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Untuk itu
optimalisasi perimbangan keuangan pusat dan daerah diharapkan
mampu meningkatkan harmonisasi hubungan pemerintah dan
