Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

54

berinvestasi dalam suatu proyek pembangunan. Peran manajemen
aparatur pemerintahan harus mampu mengambil keputusan dan
mempertahankan kebijakan ekonomi makro dan mampu mengarahkan
dan menggerakkan sektor nil serta UMKM sebagai bagian dan
kebijakan ekonomi mikro yang dapat menyerap tenaga kerja yang
banyak. Dalam hal aspek ekonomi dibeberapa daerah khususnya
Papua, pemerintah melakukan otonomi khusus agar daerah-daerah
yang kurang berkembang dapat mengejar ketertinggalan daerahnya.
Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua (dan provinsi-provinsi
hasil pemekarannya) mendapat bagi hasil dari pajak dan Sumber Daya
Alam sebagai berikut:

1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%.
2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar
80%.
3) Pajak Penghasilan OrangPribadi sebesar 20%.
4) Kehutanan sebesar 80%.
5) Perikanan sebesar 80%.
6) Pertambangan umum sebesar80%.
7) Pertambangan minyak bumi 70% selama 25 tahun
terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50%.
8) Pertambangan gas alam 70% selama 25 tahun terhitung
dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50%.
Sekurang-kurangnya 30% penerimaan pertambangan minyak
bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan
sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

g. Aspek Sosial Budaya.
Perkembangan Tl dan komunikasi yang demikian pesat,

mengakibatkan nilai-nilai dan budaya asing dapat masuk ke negara
kita tanpa dapat di filter terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan
terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang
sudah lama dimiliki bangsa Indonesia Berbagai masalah masih
tampak seperti rendahnya kualitas dan kuantitas dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional, pelayanan kesehatan,