Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara telah
menyebabkan suburnya berbagai kasus penyelewengan dan
penyimpangan sehingga prinsip-prinsip “good governance* belum bisa
diwujudkan. Kondisi diatas telah menyebabkan tegadinya instabilitas
bidang politik yang berdampak dengan munculnya berbagai persoalan
seperti konflik antar golongan, amuk masa, demonstrasi, tindak
kriminal, kerusuhan dan Iain-lain yang pada akhimya dapat
mengganggu aspek kehidupan lainnya. Belum efektifnya suatu sistem
hukum yang berkeadilan dan diabadikan untuk kepentingan nasional
dan hal ini terlihat bahwa segala peraturan perundang-undangan
belum diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika
kehidupan masyarakat yang menuntut adanya keadilan, kepastian
hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Peraturan-peraturan
yang tumpang tindih belum dibenahi, peraturan-peraturan daerah yang
tidak sinkron dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih
tinggi belum disesuaikan demi terwujudnya satu kesatuan hukum
nasional. Sistem hukum nasional belum mampu mengatasi, membela,
mengayomi peningkatan jati diri manusia Indonesia serta belum
diabadikan pada kepentingan nasional. Demokrasi politik didalam
proses pembangunan hukum baik dalam pembuatan aturan,
penerapan aturan belum berorientasi kepada kepentingan rakyat
dalam arti hukum belum berpijak kepada seluruh lapisan masyarakat
tanpa ada diskriminasi.

d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
sistem informasi manajemen nasional belum terkoneksi secara
nasional sebagai perwujudan e-government.

Dengan dukungan teknologi informasi, Sistem Manajemen
Nasional (Sismennas) dapat membantu mempercepat dalam
pelaksanaan tugas baik di lingkungan Lembaga Pemerintahan maupun
lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan guna mencapai
tujuan yang diharapkan Belum optimalnya penerapan teknologi
informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan
publik yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan publik.