Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

21

bangsa dapat membentuk nilai-nilai dan membangun kesepahaman
(understanding) tentang kebutuhan (needs), hak (rights), dan
kewajiban (duties). Kesepahaman ini perlu dibangun oleh suatu
bangsa, jika suatu bangsa ingin mewujudkan demokrasi di negara
mereka.

Riset yang dilakukan oleh Puskapol FISIP Ul dan Demos
tentang Indeks Demokrasi Asia 2011: Potret Indonesia,
menyebutkan bahwa indeks ekonomi memiliki nilai paling rendah
(4.24) dibanding total indeks politik (5.5) dan masyarakat sipil (5.09).
Hal ini terutama dipengaruhi oleh indeks equalisasi ekonomi yang
mencapai angka jauh di bawah rata-rata (3.72). Data tersebut
mengindikasikan bahwa proses demokratisasi di Indonesia masih
belum sanggup mengatasi monopolisasi atas sumber-sumber daya
politik, sosial dan terutama ekonomi. Konsentrasi sumber-sumber
daya ekonomi dan akses pada sumber-sumber daya tersebut masih
terus terjadi. Sejumlah informan kunci mengungkapkan bahwa
aktivitas ekonomi didominasi oleh segelintir konglomerat dan
kekuatan ekonomi asing. Ketimpangan yang dalam atas akses pada
sumber-sumber daya ekonomi ini pada gilirannya mengakibatkan
kesenjangan pendapatan. Sementara itu, desentralisasi yang
merupakan agenda untuk tidak memusatkan sumber-sumber
kekuasaan di pusat, juga tidak cukup berhasil mengatasi disparitas
ekonomi antar wilayah.14

Sebagai perwujudan demokrasi, implikasi pemilukada yang
sangat mungkin terjadi antara lain : Pertama, perubahan hubungan
pusat dan daerah. Ketergantungan daerah terhadap pemerintah
pusat khususnya dalam pemilukada menjadi terkurangi. Masyarakat
daerah diberi kebebasan penuh menyalurkan aspirasi, tanpa terikat
kuat oleh pusat. Termasuk dalam proses pemerintahan, Kepala
Daerah akan lebih terikat kepada konstituennya di daerah dan pada
pemerintah pusat. Meski bukan berarti hubungan pusat dan daerah

14 FISIP Ul (PUSKAPOL) dan Center for Democracy and Human Rights (DEMOS), Laporan Riset Indeks
Demokrasi Asia 2011: Potret Indonesia, Jakarta 2011.