Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
permainan tengkulak dan importer yang tidak terkendalikan oleh
pemerintah, karena banvaknva jumlah importer.
7) Pemerintah melalui Kementerian terkait dan Pemerintah
Daerah merumuskan kebijakan meningkatkan lembaga petani
perdesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani
(gapoktan), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya
(P4S), koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, kios Sarana
PfvtHnksi dan Lembaga Pemasaran.
8) Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan
Kementerian Pendidikan Nasional meningkatkan dan menambah
Badan Latihan Kerja (BLK) di daerah dengan SDM yang memiliki
program berbasis Iptek, dana vang memadai dan ditunjang
dengan peralatan yang berteknologi merupakan prioritas yang
paling utama.
9) Pemerintah melalui Perum Bulog merumuskan kebijakan
penveraoan hasil panen petani (terutama gabah di saat panen
raya), menyiapkan cadangan pangan, stabilitas harga pangan
pada harga vang waiar bagi petani nm H.«H* rjan masyarakat
konsumen dan memberdayakan usaha kelompok tani yang
mampu bekerja sama dalam pemasaran produk pertanian vano
dihasilkan dengan pola distribusi pangan yang mendukung
keterjangkauan masyarakat petani dan nelayan.
10) Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian
Negara Riset dan Teknologi merumuskan peningkatan
penerapan teknologi pra panen, panen dan pasca panen secara
terus menerus melalui peningkatan kemampuan kelompok tani
sebagai unit produksi, kelas belajar dan wadah kerjasama. Hal ini
hanjs didukung oleh perhitungan analisa usaha tani vang
menguntungkan dan iklim usaha yang kondusif.
87