Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4

8

          c. Peran Kepemimpinan. Beberapa pendapat pakar mengenai peran
          kepemimpinan, menurut Peter Senge, pemimpin mempunyai 3 peran yakni: 1)
          leader is Designer, 2) leader is Teacher, 3) leader is Steward. Burt Nanus
          dalam bukunya “Kepemimpinan Visioner” mengilustrasikan adanya 4 peran
          penting bagi kepemimpinan yang efektif yaitu: 1) sebagai Penentu Arah; 2)
          sebagai Agen Perubahan; 3) sebagai Juru Bicara; dan 4) sebagai Pelatih.
          Sedangkan Stephen R. Covey dalam bukunya “ The 8 Habbif' mengungkap 4
          peran kepemimpinan yakni meliputi: 1) menjadi Panutan; 2) menjadi Perintis
          Jalan; 3) menjadi Penyelaras; dan 4) menjadi Pemberdaya. Peran
          kepemmpinan disimpulkan oleh Adi Sujatno sebagai adanya keseimbangan
          kualitas fisik, intelektual dan rohani seorang pemimpin sangat membantu
          mengemban peran pemimpin yang dituntut organisasi dalam perwujudan: 1)
          Perumusan kembali Visi dan Misi; 2) Memaksimalkan SDM; 3) sebagai Penentu
          arah Kebijakan; 4) sebagai Agen Perubahan; 5) sebagai Juru Bicara; 6) sebagai
          Pelatih atau Pembimbing6.

         d. Etika Politik. Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik,
         bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan
         dan membangun institusi-institusi yang adil (Paul Ricoeur, 1990). Definisi etika
         politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan
         kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini
         menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar
         etika individual perilaku individu dalam bernegara. (DR. Haryatmoko, pengajar
 t filsafat di Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma, dan IAIN Sunan
         Kalijaga, Jogjakarta)7.

                   Etika politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik
         masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan
         yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Jadi etika politik lebih
         bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika
         politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah

6Adi Sujatno, DR, SH, MH, Nilai dan Peran Kepemimpinan Kontemporer Aparatur Pemerintah Dalam
Rangka Partisipasi Politik, Lemhannas RI 2012, Beberapa pendapat pakar mengenai peran
kepemimpinan, hal.14.
7 http://www.duniaesai.com/etika-politik-bukan-hanva-moralitas-politikus. Diunduh pada tanggal 23 Mei
21:30 Wib.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9